Postingan

Ada Lowongan Lebih dari 19.000 CPNS untuk MA dan Kemenkumham, Tertarik?

Gambar
JAKARTA, PT Rifan Financindo - Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ( Kemenpan-RB) membuka 19.210 lowongan Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS) untuk mengisi jabatan di Mahkamah Agung (MA) dan Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Menpan-RB Asman Abnur mengatakan, formasi untuk CPNS di MA sebanyak 1.684, dan CPNS di Kemenkumham sebanyak 17.962. Untuk MA, CPNS akan mengisi formasi calon hakim pada peradilan umum, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. "Untuk posisi calon hakim ini, kualifikasinya hanya untuk sarjana hukum, sarjana syariah dan sarjana hukum Islam," kata Asman, melalui keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Selasa (11/7/2017). Sementara itu, formasi CPNS pada Kemenhukham meliputi 21 jabatan, mulai dari penjaga Lapas hingga analis keimigrasian. Kuota untuk penjaga Lapas (sipir) mencapai 14.000 dengan kualifikasi SMA/sederajat yang menguasai komputer. Adapun untuk analis keimigrasian sebanyak 2.278 kursi. "

BPR Perlu Tingkatkan Penerapan Teknologi

Gambar
JAKARTA - Rifanfinancindo --  Tantangan bagi pengembangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dinilai akan semakin tinggi seiring dengan adanya penerapan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA). Oleh karena itu, BPR didorong untuk meningkatkan variasi produk dan layanan. Selain itu, menurut Ketua Dewan Komisioner OJK Muliaman Hadad perlu ada strategi branding BPR yang tepat yang memuat identitas logo, tagline maupun peta jalan transformasi branding BPR guna mewujudkan industri BPR yang modern dan profesional. "Tantangan yang dialami BPR luar biasa, malah saat ini adalah puncaknya. Banyak sekali persaingan datang dari lembaga keuangan, baik besar atau kecil yang harus direspons BPR," katanya usai membuka Seminar Pengembangan Produk dan Layanan BPR serta Strategi Branding BPR, di Jakarta, Senin (10/7/2017). OJK mencatat jumlah BPR per April lalu mencapai 1.621 dengan total aset sebesar Rp115,2 triliun atau meningkat 10,18% (yoy). Dengan jumlah jaringan yang besar dan keberadaa

Kesalahan Fatal Gedung Putih soal Jokowi, Xi, dan Abe

Gambar
HAMBURG, - Rifan Financindo --  Sebuah pernyataan dari Gedung Putih dikeluarkan dengan kesalahan yang mendasar karena mencampurkan China dan Taiwan. Pernyataan pers setelah pertemuan Presiden AS Donald Trump dan Presiden Xi Jinping di KTT G20 di Hamburg, Jerman, menyebut Xi sebagai Presiden “Republik China”, sebagaimana dilaporkan BBC, Senin (10/7/2017). Padahal sebutan “Republik China” adalah nama Taiwan, yang masih dianggap China sebagai provinsinya yang membangkang, sedangkan Presiden Xi adalah pemimpin 'Republik Rakyat China'. Sebelumnya terbit foto di Instagram yang memperlihatkan pertemuan Presiden Trump dengan Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong, namun dalam keterangannya (caption) ditulis sebagai Presiden Indonesia, Joko Widodo. Masih ada satu kesalahan lagi, yaitu Shinzo Abe disebut sebagai Presiden Jepang, padahal – Anda  pun mungkin tahu – dia adalah Perdana Menteri (PM) Jepang. Kesalahan tentang pertemuan dengan PM Singapura juga sudah diga

Terancam Defisit 2,9%, Pemerintah Akan Tarik Utang Lebih Besar

Gambar
JAKARTA - Rifan Financindo --  Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN-P) 2017 terancam akan defisit sebesar 2,9%. Pasalnya anggaran belanja yang diajukan dalam RAPBN-P lebih besar dibandingkan anggaran pendapatan. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan dirinya sudah memperkirakan akan adanya peningkatan defisit anggaran dalam penyusunan APBNP 2017. Sehingga dirinya merencanakan penarikan utang akan menjadi lebih besar dari yang diperkirakan. Darmin mengatakan, perkiraan defisit anggaran pada APBNP 2017 yang menjadi 2,92% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) jika tidak ada penghematan alamiah pada belanja K/L, DAK, dan Dana Desa. Padahal, jika terjadi penghematan secara alamiah maka defisit menjadi 2,67% terhadap PDB. "Dengan memerhatikan proyeksi penerimaan dan belanja negara dalam RAPBNP defisit diperkirakan 2,92% terhadap PDB namun dengan adanya penghematan alamiah dalam belanja K/L maka defisit outlook 2,67%

Akhirnya, bus double decker untuk AKAP diluncurkan

Gambar
JAKARTA. -- PT Rifan Financindo  -- Kementerian Perhubungan meluncurkan pengoperasian bus tingkat (double decker) untuk pelayanan Antar Kota Antar Provinsi (AKAP). Peresmian tersebut dilakukan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Pudji Hartanto bersamaan dengan peresmikan pengoperasian terminal penumpang tipe A di Cilacap, Rabu (5/7). Direktorat Jenderal Perhubungan Darat telah mengeluarkan izin angkutan AKAP dengan menggunakan bus double decker pada lima perusahaan, yakni PT Putera Mulya Sejahtera, PT Anugerah Mas, PT Efisiensi Putra Utama, PT Sinar Jaya Megah Langgeng, dan PT Bintang Sempati Star. Pudji mengatakan, seiring dengan adanya perkembangan teknologi transportasi berupa penggunaan bus double decker ini, diharapkan dapat berperan serta sebagai upaya pencegahan kecelakaan dan peningkatan keselamatan terhadap pengguna jasa transportasi angkutan jalan. "Dengan launching bus tingkat ini, diharapkan bisa semakin menumbuhkan minat masyarakat untuk menggunaka

Pemerintah Targetkan Pemindahan Ibu Kota Dimulai 2018

Gambar
JAKARTA -- Rifanfinancindo -- Pemerintah serius untuk memindahkan ibu kota Republik Indonesia dari Provinsi DKI Jakarta. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengaku telah membahas rencana detail pemindahan ibu kota ini bersama Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara, Senin (3/7/2017). Dalam perbincangan terakhirnya dengan Presiden, Bambang mengatakan kajian pemindahan ibu kota, termasuk skema pendanaan, akan rampung tahun ini. "Maka tahun 2018 atau 2019 sudah mulai ada kegiatan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan," kata Bambang, di kantor Bappenas, Menteng, Jakarta Pusat. Ada beberapa aspek yang dikaji dalam pemindahan ibu kota ini. Mulai dari penentuan lokasi, estimasi pendanaan, dan tata kota. "Utamanya Bappenas yang lead (menjalankan pemindahan ibu kota) bersama Kementerian Pekerjaan Umum. Tentunya dengan kementerian lainnya," kata Bambang Dasar kajian pemindaha