PT. RIFAN FINANCINDO DBS TOWER

VIVAnews - Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie mengklaim sebagai kader partai yang punya kapasitas menggantikan posisi Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden. Marzuki akan membuktikannya melalui konvensi yang digelar partainya sendiri, Partai Demokrat. "Kita buktikan ada kader yang mampu melaksanakan tugas itu dengan baik," kata Marzuki di Wisma Kodel, Jakarta, Rabu 28 Agustus 2013. Dalam mengikuti konvensi, Marzuki mengaku mewakili seluruh kader partai. Sebab, dia merupakan generasi awal yang sudah merasakan pahit dan duka membesarkan partai sampai saat ini. "Sejak lama saya di Demokrat, sejak awal membangun. Tentu saatnya ada kesempatan, ada ruang, untuk mendapatkan amanah yang lebih besar. Kita jalani itu Insya Allah nanti betul-betul (terlaksana)," ujarnya. Politisi yang menjabat sebagai Ketua DPR RI itu menegaskan bahwa keputusannya maju ke konvensi itu sudah direstui oleh SBY yang juga Ketua Umum Partai Demok

Wiranto dan Hary Tanoesoedibjo saat Deklarasi Capres-Cawapres Partai Hanura di Jakarta. (VIVAnews/Ikhwan Yanuar)  VIVAnews - Ketua Umum Partai Hanura, Wiranto, mengatakan dalam dua bulan terakhir partainya mengalami peningkatan elektabilitas yang cukup baik. Ini khususnya terjadi sejak ia dipasangkan dengan bos MNC Group, Hary Tanoesoedibjo, sebagai calon wakil presiden.   Menurut Wiranto, selain partai, elektabilitas dirinya sebagai calon presiden pun turut naik. "Mungkin karena yang lain belum ada yang punya pasangan, saya dengan Pak HT. Dalam dua bulan terakhir tingkat elektabilitas dan popularitas dua-duanya naik," kata Wiranto, Senin malam, 26 Agustus 2013. Wiranto tak menampik salah satu penyebab kenaikan elektabilitas tersebut adalah karena pengaruh media milik Hary Tanoe. "Terutama media televisi. Karena masyarakat kita itu melihat sesuatu lebih enak ketimbang membaca. Media tel

VIVAnews - Komisi I DPR akhirnya menyetujui Jenderal Moeldoko sebagai Panglima TNI yang baru. Keputusan ini diambil DPR setelah Moeldoko menjalani uji kelayakan dan kepatutan, Rabu 21 Agustus 2013. Sembilan fraksi di Komisi Bidang Pertahanan DPR sepakat menerima usulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bahwa Moeldoko menjadi Panglima TNI. "Setelah menyampaikan pandangan, semua fraksi memberikan persetujuan terhadap calon panglima TNI yang diajukan SBY yaitu Jenderal TNI Moeldoko sebagai Panglima TNI periode berikutnya," kata Ketua Komisi I DPR Mahfudz Siddiq. Meskipun, kata dia, ada sejumlah masukan yang disampaikan kepada Jenderal Moeldoko. Masukan tersebut, imbuhnya, akan disampaikan secara tertulis. Selanjutnya, Komisi I DPR akan segera melaporkan secara tertulis hasil ini ke Pimpinan DPR untuk kemudian dibawa ke Sidang Paripurna pada 27 Agustus 2013. Sementara itu, Moeldoko mengaku akan mengedepankan netralitas

VIVAnews - Politikus Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, batal menjadi Ketua Komisi III Bidang Hukum DPR. Wakil Ketua DPR, Priyo Budi Santoso, telah mengumumkan bahwa tidak ada perubahan terhadap posisi Ketua dan Wakil Ketua Komisi III DPR. "Sudah datang surat pimpinan fraksi-fraksi mengenai siapa-siapa anggota komisi yang ditugaskan sebagai pimpinan komisi," kata Priyo dalam rapat pengumuman Ketua Komisi, Selasa 20 Agustus 2013. Sebelum mengumumkan siapa saja yang menjadi pimpinan Komisi III, Priyo tampak berhati-hati. Sebab, ternyata, keputusan fraksi berbeda dengan isu yang sudah terlanjur berkembang,  Ruhut mengaku sudah ditunjuk menjadi Ketua Komisi III. "Dari surat-surat yang ada, setelah saya berbincang dengan ketua DPR (Marzuki Alie), meskipun saya dengar bahwa ada rencana rotasi, dan bahkan secara langsung sudah mendapatkan kabar, tapi kemudian didiskusikan oleh rekan lain termasuk ke ketua. Memang tetap

VIVAnews – Hari ini, Jumat 16 Agustus 2013, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan menyampaikan tiga pidato kenegaraan untuk menyambut hari kemerdekaan Indonesia yang jatuh besok Sabtu, 17 Agustus 2013. Pidato itu disampaikan Presiden SBY dalam rapat bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta. Wakil Ketua MPR Hajriyanto Thohari meminta agar anggota DPR dan DPD tidak melakukan interupsi ketika Presiden membacakan pidato kenegaraan. “Anggota DPR sebaiknya mendengarkan saja karena pembahasan ada di tingkat Badan Anggaran dan komisi,” kata dia. Pukul 09.00 WIB, Presiden SBY akan menyampaikan pidato terkait hari kemerdekaan RI, sedangkan pukul 14.30 WIB tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2014 dan Nota Keuangan. Hajriyanto mengatakan, anggota DPR memang bisa saja melakukan interupsi. “Tapi kalau lihat materi pidato, aspek yang mendapat tanggapan diberikan waktu dalam sidang berikutny

VIVAnews - Uang reses anggota DPR RI naik. Totalnya mencapai Rp1 miliar per tahun. Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPR Saan Mustopa mengingatkan agar uang reses yang sangat besar itu benar-benar dimanfaatkan untuk rakyat. "Sekarang sekali reses sekitar Rp150 juta, setahun ada empat kali reses, itu uang untuk penyerapan aspirasi yang memang harus kita gunakan untuk kegiatan dengan konstituen," kata Saan di Jakarta, Kamis, 14 Agustus 2013. Uang reses Rp600 juta per tahun tersebut masih ditambah uang transportasi dan kunjungan ke daerah sebesar Rp30 juta sekali turun ke lapangan, sebanyak 15 kali pertemuan setahun. "Jumlahnya bisa mencapai Rp1 miliar, itu belum termasuk gaji," katanya. Saan mengaku menghabiskan uang reses dan biaya akomodasi untuk aktivitas sosial. Namun, kata dia, tak banyak anggota DPR yang memanfaatkan uang reses untuk turun ke lapangan. Padahal jumlahnya sangat besar. Dia mengingatkan agar anggota DPR benar-benar turun ke daer

VIVAnews – Komite Konvensi Calon Presiden Partai Demokrat menyepakati peserta konvensi dari partai lain harus terlebih dahulu non aktif dari partai yang bersangkutan. Namun, mereka belum membakukan aturan untuk menteri yang menjadi peserta. Komite belum memutuskan apakah sang menteri harus non aktif lebih dulu dari jabatannya atau tidak, bila menjadi peserta konvensi. Komite menunggu masukan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang juga Ketua Umum Partai Demokrat soal itu. “Kalau menteri itu merasa ikut konvensi mengganggu kinerjanya, dia kan akan melapor kepada Presiden,” kata Ketua Umum Harian Partai Demokrat Syarif Hasan usai rapat di Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Senin malam 12 Agustus 2013. Syarif mengakui sejumlah kalangan telah menyarankan agar menteri yang ikut Konvensi Capres mengundurkan diri terlebih dahulu dari jabatannya di kabinet. Namun, usulan itu harus dibahas kembali di antara anggota Komite. “Masalah itu sampai sekarang belum dibicarakan,” kata dia. S

Pendeklarasian pasangan Wiranto-Hary Tanoesudibjo sebagai calon presiden dan wakil presiden yang akan diusung Partai Hanura rupanya mengakibatkan pro-kontra di internal partai. Ini diakui oleh Ketua Bidang Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Hanura, Yuddy Chrisnandi, Minggu 11 Agustus 2013. "Perbedaan pendapat ada tapi tidak ganggu soliditas partai berfokus kepada pemilu legislatif," kata Yuddy di Jakarta. Sementara ini, kata Yuddy, keputusan untuk mengusung Wiranto dan Harry Tanoe adalah yang terbaik. Namun, kata dia, bisa saja keputusan itu hanya untuk sementara, sebab kehidupan politik bersifat dinamis. "Akan ada perkembangan ke depan, tapi kalau Pak Wiranto capres kan tidak (akan berubah), kan sudah lewat Rapimnas," ujar dia. Ketika ditanyakan apakah pasangan tersebut akan terpecah bila Hanura tidak dapat meraih 20 persen suara seperti yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Pilpres, Yuddy mengaku belum dapat menjawabnya. Ia mengatakan Hanura sedang

VIVAnews - Calon Gubernur Jawa Timur dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Bambang Dwi Hartono, Selasa 6 Agustus 2013, menyatakan bahwa dirinya tak mau terlalu pusing dengan anggapan orang lain. Menurut pria yang lebih akrab disapa Bambang DH ini, meski saat ini banyak kalangan yang tidak menganggapnya calon unggulan dalam Pilkada Jatim, semangatnya tidak luntur sama sekali untuk terus maju dalam kompetisi ini. Bagi Bambang, posisi underdog bisa jadi lebih menguntungkan dan membuatnya lebih leluasa merangkul masyarakat. Bambang mengambil contoh fenomena kemenangan gemilang yang diperoleh dua sejawatnya di PDI Perjuangan, Joko Widodo dan Ganjar Pranowo. Jokowi --sapaan Joko Widodo-- memenangkan Pilkada DKI Jakarta mengalahkan Fauzi Bowo yang merupakan incumbent pada 2012. Sementara itu, Ganjar menang pada Pilkada Jawa Tengah pada akhir Mei 2013, mengalahkan Bibit waluyo yang juga merupakan incumbent . " Jokowi dan Ganjar Pranowo pun awalnya sama-s

RFB"  Jakarta - Presiden Amerika Serikat Barack Obama menunjuk duta besar yang baru untuk Indonesia. Robert Blake ditunjuk menggantikan Scot Marciel yang kini sudah kembali ke AS. Seperti disampaikan dalam rilis Kedutaan Besar AS untuk Indonesia yang diterima detikcom , Kamis (1/8/2013), Robert Blake ditunjuk menjadi Dubes AS untuk Indonesia bersama-sama dengan penunjukan sejumlah pejabat Departemen Luar Negeri AS dan dubes lainnya. Dubes Blake sendiri dikenal sebagai salah satu diplomat senior di lingkungan Departemen Luar Negeri AS. "Saya bangga bahwa pribadi-pribadi yang memiliki kinerja yang mengesankan ini bersedia mendedikasikan diri mereka untuk mengabdi pada rakyat Amerika di saat-saat yang penting bagi negara kita. Saya senang sekali bisa bekerjasama dengan mereka di bulan dan tahun-tahun yang akan datang," ujar Obama saat mengumumkan penunjukan sejumlah pejabat tinggi pemerintahan AS. Kiprah Robert Blake sebagai seorang diplomat AS cuku

  RFB" Jakarta - Pengadilan tinggi Italia menyatakan mantan Perdana Menteri Silvio Berlusconi (76) telah dijatuhi hukuman penjara selama empat tahun. Berlusconi dijatuhi hukuman penjara karena kasus penggelapan pajak. Seperti dilansir AFP, Jumat (2/8/2013), kabar yang diumumkan pada 1 Juli 2013 waktu setempat ini adalah putusan hukuman pertama terhadap Berlusconi yang bisa mengganggu pemerintahan koalisi. Pengacara Berlusconi mengutuk putusan ini sebagai putusan yang tidak adil. Pihak Berlusconi akan mengadu ke Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa. Meski demikian, Perdana Menteri Italia Enrico Letta bersikap menghormati putusan ini. "Demi kebaikan negara, iklim ketenangan tetap dibutuhkan," kata Letta. Namun hukuman tersebut baru akan diterapkan setelah sebulan proses hukum berjalan. Akibat putusan ini, Senat Italia harus melakukan voting untuk mengangkat kekebalan hukum Berlusconi sebelum hukuman itu diterapkan, agar Berlusconi bisa melakukan aktivita

Voaindonesia, (22/7) -- Presiden Portugal telah menerima kompromi yang dicapai pemerintah koalisi yang memungkinkannya tetap berkuasa sehingga meredakan krisis yang telah memperparah pasar-pasar keuangan. Dalam pidato nasional hari Minggu, Presiden Anibal Cavaco Silva mengesampingkan pemilu dini, dan memilih “alternatif yang terbaik” yaitu “kelanjutan kekuasaan pemerintah yang sekarang”. Anibal Cavaco Silva mengatakan “ mitra-mitra koalisi pemerintah telah melakukan upaya serempak melakukan perundingan dengan lembaga-lembaga internasional secara kuat dan kredibel sebagaimana dituntut situasi di Portugis.” Koalisi itu hampir pecah 2 Juli ketika Menteri Luar Negeri Paulo Portas pemimpin partai junior mengancam untuk mundur. Kompromi kemudian dicapai dalam koalisi itu sewaktu Portas ditunjuk menjadi wakil dari Perdana Menteri Pedro Passos Coelho tapi langkah ini memerlukan persetujuan presiden yang baru diberikan Minggu. Perselisihan politik itu telah meningkatkan kekhaw

RIFAN" Maskapai Arab Saudi melarang warga Israel untuk menggunakan maskapai penerbangannya. Kebijakan ini dikeluarkan karena Israel tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Arab Saudi. "Jika tidak ada hubungan politik antara (Arab Saudi) dan negara lainnya, kita tidak akan mengizinkan warga negara tersebut masuk ke Arab Saudi," kata Khalid al-Melhem, Direktur Maskapai Penerbangan Arab Saudi, sebagaimana dikutip dari Alarabiya, Sabtu (20/7/2013). Melhem mengatakan hal tersebut untuk menanggapi kritikan dan ancaman maskapainya yang dilarang mendarat di bandara AS. Awal pekan ini, Pengacara Publik New York, Bill de Blasio, mengecam keputusan maskapai Arab Saudi yang tidak mengizinkan warga Israel menggunakan maskapai penerbangannya. Ia mengatakan bahwa ini adalah "diskriminasi ras". Bill juga memperingatkan bahwa ia akan memastikan maskapai Arab Saudi tidak bisa melakukan pendaratan di bandara Amerika. RIFAN JAKARTA"  "Tid

RIFAN" Jakarta - PP 99/2012 diuji materiil ke Mahkamah Agung (MA). Adalah Yusril Ihza Mahendra yang mewakili kliennya terpidana korupsi yang kini ditahan di LP Sukamiskin. PP itu bertentangan dengan UU dan HAM menjadi alasan. Tapi alasan itu justru dikritik. "Alasan HAM tidak relevan diajukan oleh terpidana korupsi karena dengan penjeraan dalam kasus korupsi bangsa ini, sebenarnya ingin melindungi Hak Asasi Manusia yang lebih luas, yaitu korban dari korupsi," jelas peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Febri Diansyah dalam keterangannya, Senin (15/7/2013). Febri menegaskan, MA sebaiknya mendahulukan kepentingan pemberantasan korupsi ketimbang kepentingan terpidana korupsi. Apalagi MA juga telah berkomitmen melalui edarannya, bahwa justice collaborator perlu mendapat penghargaan khusus, termasuk dalam hal memperoleh remisi. "Hal ini harus diterapkan secara konsisten khususnya dalam kasus korupsi," terangnya. Menurut Febri, PP 99 tersebut me

"rifan Jakarta" Jakarta - Meski belum resmi dibuka, konvensi capres Partai Demokrat (PD) sudah diramaikan dengan bursa calon peserta. Sejauh ini, paling tidak ada enam tokoh yang digadang-gadang akan ikut konvensi. 4 Tokoh di antaranya disebut langsung oleh Ketum PD Susilo Bambang Yudhoyono akan ikut konvensi. Sementara dua sisanya, sudah menyatakan niat untuk bertarung agar bisa diusung partai berlambang bintang mercy itu sebagai capres.Selain keenam tokoh ini, sebenarnya ada tokoh-tokoh lain yang dikait-kaitkan dengan konvensi. Namun beberapa belum pernah memberi pernyataan untuk bersedia. Sedangkan lainnya tak disebut oleh SBY.                                                                                                                                                                       Berikut enam tokoh yang sejauh ini akan diprediksi akan ikut konvensi capres PD: Pramono Edhie Wibowo Nama Pramono Edhie Wi

Jakarta - Ketua Komisi Yudisial (KY) Marzuki Suparman mengatakan perkara hukum saat ini bersinggungan dengan segala bidang seperti ekonomi dan teknologi. Menurutnya saat ini banyak hakim yang tidak update mengikuti perkembangan tersebut."Hukum itu bersinggungan dengan kemajuan ekonomi dan teknologi. Tidak sedikit hakim kita yang kesulitan mengejar itu," kata Suparman. Hal itu disampaikan Suparman saat menerima laporan Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) soal dugaan pelanggaran kode etik majelis hakim Tipikor kasus mantan Dirut IM2 Indar Atmanto di Gedung KY, Jakarta, Rabu (17/7/2013). Suparman mengungkapkan, saat kasus memasuki bidang yang kurang dipahami oleh hakim, hal itu bisa saja membuat hakim salah memaknai sebuah perkara. Sehingga tidak menutup kemungkinan adanya salah persepsi."Ketika masuk ke ranah hukum bisa mengakibatkan salah pemaknaan," ungkap Suparman. Suparman menambahkan untuk mengatasi masalah ini bisa dilakukan dengan mengahadi

Pretoria, - Mantan Presiden Afrika Selatan Nelson Mandela akan merayakan ulang tahun ke-95 pada Kamis, 18 Juli mendatang. Perayaan-perayaan global dan acara-acara amal akan digelar untuk menandai hari lahir pahlawan anti-apartheid tersebut.Namun Mandela yang saat ini masih dalam kondisi kritis, kemungkinan masih akan terus berada di rumah sakitnya di Pretoria. Kondisi Mandela yang tengah berjuang melawan maut tersebut akan mengurangi semangat perayaan tersebut. "RIFAN FINANCINDO" Dalam perayaan global tersebut, seperti dilansir kantor berita AFP , Selasa (16/7/2013), para relawan akan menghabiskan waktu 67 menit untuk ratusan proyek pengembangan komunitas. Ini sebagai simbol untuk mengenang 67 tahun aktivitas politik Mandela.Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 2010 telah mengumumkan hari ulang tahun Mandela sebagai Hari Mandela (Mandela Day). Ini dilakukan untuk menyemangati orang-orang di seluruh dunia untuk melakukan perbuatan-perbuatan

Jakarta - Jika Malaysia merasa pede bisa meraih predikat sebagai negara maju lebih cepat di 2018, bagaimana dengan Indonesia? Ternyata masih ada beberapa persoalan penting yang harus diselesaikan untuk bisa meraih predikat tersebut. Indonesia masih harus berperang dengan 3 musuh besar! Apa saja?   "Rifan Financindo" "Ada 3 persoalan besar yang menjadi PR serius negeri kita. Yaitu korupsi, suap, dan penyalahgunaan narkoba. Ketiga persoalan yang sudah mewabah ini terlihat dari 3 TPA (Tindak Pidana Asal) terbanyak yang mendasari disusunnya Hasil Analisis (HA) PPATK," demikian dinyatakan oleh Wakil Kepala PPATK, Agus Santoso kepada detik Finance, Minggu (7/7/2013). "Korupsi dan suap menjadi salah satu penyebab distorsi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kita, karena berdampak pada tergerogotinya APBN dan APBD. Selain itu, Korupsi dan Suap mengganggu mekanisme pasar, baik dari sisi harga, penawaran maupun permintaan. Gara-gara kongkal

Pemimpin negara Amerika Selatan mengecam insiden pengalihan pesawat Presiden Morales. Empat negara Amerika Selatan mengatakan mereka akan menarik duta besarnya dari sejumlah negara Eropa. "Rifan"  Langkah ini dilakukan menyusul tindakan sejumlah negara Eropa yang melarang pesawat Presiden Bolivia, Evo Morales melewati wilayah udara mereka karena dicurigai membawa pembocor rahasia intelijen AS, Edward Snowden. Evo Morales saat itu tengah melakukan perjalanan pulang dari Moskow, Rusia, daerah di mana Snowden berada lebih dari sepekan. Menteri Luar Negeri Bolivia, David Choquehuanca mengatakan Prancis dan Portugal menutup wilayah udara mereka karena kebohongan yang menyatakan Snowden ada di pesawat. Pesawat jetnya sempat diperbolehkan mengisi bahan bakar di Spanyol sebelum akhirnya mendarat di Wina, Austria. Salah paham Pasca kejadian tersebut empat negara Amerika

Criters, segala daya upaya pemerintah lakukan untuk membiayai biaya pembangunan atau berlangsungnya pemerintahan, termasuk berutang. Menurut Koalisi Anti Utang (KAU), berdasarkan data keuangan hingga 31 Maret 2013, pemerintah telah menandatangani sebanyak 4.748 perjanjian utang luar negeri dengan pihak kreditor asing sebesar USD248.669.4 miliar. Menurut Direktur KAU, Dani Setiawan dalam diskusi bertema 'Siapa Pro Asing: Negara atau Ormas?' di Dapur Selera, Tebet, Jakarta Selatan kemarin, dari nilai tersebut, sebanyak USD202.722.5 miliar yang udah ditarik oleh pemerintah hingga Maret 2013. "RFB" Selain pinjaman luar negeri, sambung Dani, hingga Maret 2013 pemerintah juga menerima 3.529 jenis hibah perjanjian hibah luar negeri sebesar USD14.374.1 miliar yang berasal dari berbagai donor bilateral dan multilateral. Padahal penyaluran dana asing kepada negara memiliki konsekuensi ekonomi dan politik yang lebih luas. Menurutnya pula, melalui pemberian