BBM Satu Harga, Pemerintah Siap Bangun 22 SPBU Pedalaman
Jakarta, Rifan Financindo Berjangka -- Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengatakan akan menambah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di 22 titik lokasi demi mendukung program BBM satu harga mulai tahun 2017, yang diutamakan di wilayah timur Indonesia.
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, I Gusti Nyoman Wiratmaja mengatakan, tadinya anggaran pembangunan SPBU itu akan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Tetapi, PT Pertamina (Persero) mengatakan siap untuk membangun SPBU dengan anggaran Rp54 miliar tersebut.
"Tentu saja yang membangun infrastruktur adalah yang ditugaskan untuk menyalurkan BBM penugasan," jelas Wiratmaja di Kementerian ESDM, Rabu (23/11).
Ia melanjutkan, jumlah SPBU ini kemudian akan bertambah menjadi 45 lokasi di tahun 2018, 29 lokasi di tahun 2019, dan 20 lokasi tambahan di tahun 2020. Seluruh pembangunan Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) ini dibayar menggunakan dana Pertamina.
Sementara itu, Menteri ESDM, Ignasius Jonan mengatakan upaya tersebut bisa membawa BBM menjadi satu harga hingga pengguna akhir (end user). Apalagi, kewajiban ini sudah tertera di dalam Peraturan Menteri ESDM no. 36 tahun 2016.
"Mengenai BBM satu harga, arahan bapak presiden per 1 januari 2017 harus berlaku untuk Premium jenis 88 dan minyak solar 48. Operator yang dapat penugasan mengupayakan harga BBM sampai end user satu harga dari Sabang hingga Merauke," jelas Jonan.
Sementara itu, Wakil Direktur Pertamina, Ahmda Bambang tak mempersoalkan penambahan anggaran demi BBM satu harga. Ia menuturkan, setidaknya dibutuhkan Rp1 triliun demi mengakomodasi BBM satu harga di tahun depan.
Rencananya, anggaran SPBU itu akan dialokasikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Nantinya, BUMD itu yang akan menentukan lokasi dan membangun di wilayah-wilayah yang belum tersentuh APMS.
"Semua kabupaten harus ada APMS dan SPBU. Kalau sudah ada, kami lihat di tingkatan istrik juga harus ada. Saya minta tim untuk mengidentifikasi titik-titiknya, tapi utamanya sih di Indonesia timur," jelas Ahmad.
Namun, Pertamina juga masih membutuhkan bantuan tangan pengusaha lokal untuk membangun APMS dan SPBU ke lokasi terkecil, seperti desa dan kelurahan. Ia menyebut, pengusaha daerah bisa membantu pembangunan APMS dan SPBU di 46 lokasi lain.
"Yang kami sumbang kan tidak semua, masih ada pengusaha daerah," jelasnya.
Rifan Financindo Berjangka
Sumber : CNN Indonesia
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM, I Gusti Nyoman Wiratmaja mengatakan, tadinya anggaran pembangunan SPBU itu akan dimasukkan ke dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017. Tetapi, PT Pertamina (Persero) mengatakan siap untuk membangun SPBU dengan anggaran Rp54 miliar tersebut.
"Tentu saja yang membangun infrastruktur adalah yang ditugaskan untuk menyalurkan BBM penugasan," jelas Wiratmaja di Kementerian ESDM, Rabu (23/11).
Ia melanjutkan, jumlah SPBU ini kemudian akan bertambah menjadi 45 lokasi di tahun 2018, 29 lokasi di tahun 2019, dan 20 lokasi tambahan di tahun 2020. Seluruh pembangunan Agen Premium Minyak dan Solar (APMS) ini dibayar menggunakan dana Pertamina.
Sementara itu, Menteri ESDM, Ignasius Jonan mengatakan upaya tersebut bisa membawa BBM menjadi satu harga hingga pengguna akhir (end user). Apalagi, kewajiban ini sudah tertera di dalam Peraturan Menteri ESDM no. 36 tahun 2016.
"Mengenai BBM satu harga, arahan bapak presiden per 1 januari 2017 harus berlaku untuk Premium jenis 88 dan minyak solar 48. Operator yang dapat penugasan mengupayakan harga BBM sampai end user satu harga dari Sabang hingga Merauke," jelas Jonan.
Sementara itu, Wakil Direktur Pertamina, Ahmda Bambang tak mempersoalkan penambahan anggaran demi BBM satu harga. Ia menuturkan, setidaknya dibutuhkan Rp1 triliun demi mengakomodasi BBM satu harga di tahun depan.
Rencananya, anggaran SPBU itu akan dialokasikan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Nantinya, BUMD itu yang akan menentukan lokasi dan membangun di wilayah-wilayah yang belum tersentuh APMS.
"Semua kabupaten harus ada APMS dan SPBU. Kalau sudah ada, kami lihat di tingkatan istrik juga harus ada. Saya minta tim untuk mengidentifikasi titik-titiknya, tapi utamanya sih di Indonesia timur," jelas Ahmad.
Namun, Pertamina juga masih membutuhkan bantuan tangan pengusaha lokal untuk membangun APMS dan SPBU ke lokasi terkecil, seperti desa dan kelurahan. Ia menyebut, pengusaha daerah bisa membantu pembangunan APMS dan SPBU di 46 lokasi lain.
"Yang kami sumbang kan tidak semua, masih ada pengusaha daerah," jelasnya.
Rifan Financindo Berjangka
Sumber : CNN Indonesia
Komentar
Posting Komentar