Gugatan Rp 5 Triliun Trump untuk Indonesia

Jakarta -  Rifanfinancindo   || Amerika Serikat (AS) menyiapkan sanksi senilai Rp 5 triliun terhadap Indonesia setelah menang gugatan atas batasan impor produk pertanian dan peternakan. 

Amerika Serikat telah meminta Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) untuk menjatuhkan sanksi terhadap Indonesia usai memenangkan gugatan atas pembatasan impor produk pertanian dan peternakan asal AS yang diberlakukan pemerintah Indonesia.

Nilai sanksi yang diminta adalah sebesar US$ 350 juta atau sekitar Rp 5,04 triliun.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Oke Nurwan mengatakan bahwa pemerintah sudah menyampai melalu WTO soal gugatan AS.

"Amerika, tentang WTO itu adalah kita sebetulnya sudah menyampaikan melalui WTO," katanya saat ditemui di Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta Timur, Selasa (7/8/2018).

Oke menjelaskan Indonesia pun sudah mengubah Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag), dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) yang dianggap menjadi duduk perkara, yang telah membatasi impor dari AS.

"Bahwa kita sudah mengubah Permendag dan Permentan yang dijanjikan dalam 8 bulan yaitu 22 Juli," sebutnya.

Indonesia sebelumnya menerapkan batasan impor untuk berbagai produk semisal apel, anggur, kentang, bunga, jus, bawang, buah kering, sapi dan ayam. Atas ketetapan tersebut pemerintah AS dan Selandia Baru menggugat Indonesia tahun lalu lewat WTO.
Menteri Koordinator Bidang Ekonomi, Darmin Nasution menjelaskan, pemerintah sebenarnya sudah melakukan komunikasi dengan pihak AS.

"Sebenarnya akhir Juli kemarin Menteri Perdagangan, Pak Enggar dan satu tim dari pemerintah termasuk dari BI dan OJK sudah ke sana, sekaligus membicarakan GSP dan soal keberatannya Amerika Serikat terhadap kita. Nah, jadi sebetulnya tadinya sudah komunikasi disana dan responsnya bagus," kata dia kepada wartawan di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (8/8/2018).

Ia melanjutkan setelah adanya pendekatan kemudian di tanggal 24-27 Juli, Darmin menceritakan minggu kemarin ada pimpinan WTO yang menerima surat dari perwakilan AS bahwa Indonesia tidak memenuhi syarat dalam standar pemenuhan barang holtikultura.

"Ini di Geneva, yang duta besar kita di Geneva dapat tembusannya. Itu mulai mengatakan bahwa Indonesia tidak memenuhi seperti yang mereka harapkan dalam beberapa bidang terutama pertanian hortikultura, dan dalam hal akses mereka menjual mereka produk-produknya, utamanya buah-buahan," kata dia.
Direktur Jendral Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan, mengatakan, Pemerintah Indonesia sebenarnya telah melakukan perubahan kebijakan yang menjadi gugatan AS.

"Indonesia sendiri merasa sudah memenuhi putusan panel WTO dengan telah mengubah beberapa permentan dan permendag yang telah disampaikan kepada WTO," kata dia ditemui dihubungi detikFinance, Rabu (8/8/2018).

Perubahan kebijakan yang dimaksud, lanjut Oke, merupakan tindak lanjut dari rekomendasi panel WTO pada tahun 2015 yang pada intinya AS merasa Indonesia menerapkan hambatan dalam importasi produk hortikultura, hewan dan produk hewan.

Di tahun 2015, Badan Penyelesaian Sengketa WTO membentuk panel atas permintaan AS dan Selandia Baru yang memperkarakan kebijakan impor produk hortikultura, serta hewan dan produk hewan yang diterapkan Indonesia. Kasus tersebut terdaftar dengan nomor registrasi DS478 di WTO.
Dalam keterangan tertulis yang disampaikan Kementerian Perdagangan, disebutkan bahawa gugatan AS tersebut merupakan buntut dari masalah yang terjadi di tahun 2015.

Di tahun 2015, Badan Penyelesaian Sengketa WTO membentuk panel atas permintaan AS dan Selandia Baru yang memperkarakan kebijakan impor produk hortikultura, serta hewan
dan produk hewan yang diterapkan Indonesia.

Total terdapat 18 kebijakan RI yang diadukan oleh AS dan Selandia Baru karena dianggap tidak dengan komitmen kerja sama dagang di WTO. Gugatan tersebut pada intinya mempermasalahkan kebijakan pelarangan (impor) yang diterapkan Indonesia.

Perubahan kebijakan yang dimaksud, merupakan tindak lanjut dari rekomendasi panel WTO pada tahun 2015 yang pada intinya AS merasa Indonesia menerapkan hambatan dalam importasi produk hortikultura, hewan dan produk hewan.

Meski Kemendag tidak menyebutkan secara sepesifik peraturan mana yang membuat AS mengajukan sanksi ke Indonesia, detikFinance menelusuri kebijakan Kementerian Pertanian (Kementan) di tahun 2015 mengenai barang impor holtikultura yang masuk ke Indonesia.

Pada tahun 2015 Kementan mengeluarkan regulasi baru untuk memperketat standarisasi hortikultura impor yang masuk ke Indonesia, yaitu Peraturan Menteri Pertanian Nomor 4 Tahun 2015 (Permentan 4/2015).

Permentan 4/2015 mewajibkan setiap produk hortikultura impor yang masuk ke Indonesia untuk diperiksa lebih dulu di laboraturium yang telah diaudit oleh Badan Karantina Kementerian Pertanian Indonesia. Laboraturim di negara asal hortikultura harus lulus audit Badan Karantina.

Untuk mendapatkan akses masuk ke Indonesia, negara pengekspor hortikultura harus mendaftarkan diri agar laboratoriumya diaudit oleh Indonesia.

Sampai tahun 2015 sudah 11 negara yang mendaftarkan diri, antara lain Belanda, Prancis, China, Thailand, Brasil, Filipina, Mesir, Afrika Selatan, Rusia, Jepang.

Dia menegaskan bahwa Indonesia telah menyosialisasikan aturan ini sejak sekarang. Setiap negara yang mengekspor hortikultura ke Indonesia sudah diberi masa transisi selama 1 tahun. Karena itu, tidak akan ada dispensasi lagi ketika aturan ini diterapkan pada 17 Februari 2016, negara lain tak boleh protes.
Permintaan Amerika Serikat akan membahas sanksi Rp 5 triliun kepada Indonesia dalam sidang WTO pada 15 Agustus 2018. Hal tersebut dijelaskan Direktur Jendral Perdagangan Luar Negeri Oke Nurwan.

"Hal tersebut akan dibahas di sidang DSB WTO pada tanggal 15 Agustus 2018," kata dia kepada detikFinance, Rabu (8/8/2018).

Dalam surat akan di sanksi tersebut Oke menjelaskan bahwa Indonesia dianggap gagal memenuhi kesepakatan untuk tidak mengatur pembatasan waktu pengajuan permohonan ijin.

"Indonesia dianggap gagal memenuhi kesepakatan untuk tidak mengatur pembatasan waktu pengajuan permohonan ijin impor dan dikaitkan dengan persyaratan masa panen," kata dia. Rifanfinancindo   || 

Baca juga :
PT RIFAN FINANCINDO | Sosialisasi Perdagangan Berjangka Harus Lebih Agresif: Masih Butuh Political Will Pemerintah
PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Rifan Financindo Berjangka Gelar Sosialisasi Cerdas Berinvestasi
PT RIFAN FINANCINDO BERJANGKA DBS TOWER |  PT Rifan Financindo Berjangka Buka Workshop Apa Itu Perusahaan Pialang, Masyarakat Harus Tahu
RIFAN FINANCINDO | Kerja Sama dengan USU, Rifan Financindo Siapkan Investor Masa Depan
PT RIFAN | Bursa Berjangka Indonesia Belum Maksimal Dilirik Investor
RIFANFINANCINDO | Rifan Financindo Intensifkan Edukasi
RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Berburu keuntungan berlimpah melalui industri perdagangan berjangka komoditi
RIFAN | Rifan Financindo Optimistis Transaksi 500.000 Lot Tercapai
PT.RIFAN FINANCINDO BERJANGKA | Sharing & Diskusi Perusahaan Pialang Berjangka PT. RFB
PT.RIFAN |  PT Rifan Financindo Berjangka Optimistis PBK Tetap Tumbuh di Medan
RIFAN BERJANGKA | Bisnis Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi, Berpotensi tapi Perlu Kerja Keras
PT.RIFAN FINANCINDO | JFX, KBI dan Rifan Financindo Hadirkan Pusat Belajar Futures Trading di Kampus Universitas Sriwijaya
PT RIFANFINANCINDO | RFB Surabaya Bidik 250 Nasabah Baru hingga Akhir Tahun
PT RFB | PT RFB Gelar Media Workshop
PT RIFANFINANCINDO BERJANGKA | Mengenal Perdagangan Berjangka Komoditi, Begini Manfaat dan Cara Kenali Penipuan Berkedok PBK
RFB  || RFB Masih Dipercaya, Transaksi Meningkat 
rifan financindo || Banyak Masyarakat Belum Paham PBK 
PT. RIFAN FINANCINDO BERJANGKA || 
pt rifan financindo